KAB. INDRAMAYU -- Mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Andrie Kustria Wardana mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M ke Asrama Haji Indramayu, Kamis (25/09/2025).
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) pun mendukung penuh optimalisasi Asrama Haji Indramayu untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Meskipun Andrie mengakui bahwa banyak tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan termasuk mengoptimalkan Asrama Haji Indramayu yang masih harus terus dibenahi.
"Pada prinsipnya pemprov (Jawa Barat) juga sangat mendukung terkait asrama haji ini. Di satu sisi menjadi kebanggaan (memiliki Asrama Haji Indramayu), di satu sisi menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji", ujar Andrie dalam diskusi di kegiatan kunjungan kerja tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko pun menyoroti kondisi Asrama Haji Indramayu yang dinilai sangat memprihatinkan. Menurutnya, fasilitas embarkasi tersebut kurang terawat, tidak lengkap, dan jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada calon jemaah haji.
"Banyak fasilitas tidak terawat dan tidak sempurna dan harus segera diperbaiki," kata Singgih seperti dikutip dari jdih.dpr.go.id (28/09/2025).
Politisi Fraksi Golkar tersebut menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh, terutama jelang persiapan penyelenggaraan haji 2026. Ia pun menyebut, Kementerian Agama bersama Kementerian Haji perlu segera turun tangan untuk melakukan audit terhadap seluruh fasilitas dan kebutuhan asrama.
Singgih juga menegaskan, momentum peralihan kepemimpinan di Kementerian Agama perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan total. Menurutnya, audit dan evaluasi yang akurat akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran agar perbaikan fasilitas tidak lagi setengah-setengah.
Lebih lanjut, ia berharap setelah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan, seluruh proses penyelenggaraan haji di tingkat daerah bisa berjalan lebih baik. Dengan demikian, jamaah haji Indonesia, khususnya dari wilayah Jawa Barat, dapat memperoleh pelayanan yang lebih layak dan nyaman.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenetrian Agama Jawa Barat Dudu Rohman, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap upaya peningkatan kualitas layanan haji. Kemenag Jawa Barat pun siap berkolaborasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan berjalan lebih baik, nyaman, dan sesuai harapan jamaah.
Dudu menjelaskan, pembangunan Asrama Haji Indramayu terus menunjukkan progres signifikan. Asrama ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
Dukungan anggaran berasal dari SBSN senilai Rp 362,7 miliar, hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebesar Rp 42,2 miliar, serta hibah Pemdaprov Jabar lebih dari Rp 35 miliar.
Dukungan Pemdaprov Jabar tersebut mencakup pembangunan Masjid Al-Jabbar (2020), jalan dan fasilitas penunjang (2022), hingga pembangunan ramp jalan pada 2024. Pemdakab Indramayu pun memberikan kontribusi berupa lahan seluas 7,8 hektare, pengurugan, serta rencana hibah tambahan lima hektare.
Meski begitu, sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain belum rampungnya pembangunan Masjid Al Jabbar, keterbatasan drainase, dan kebutuhan area parkir bus. Lebih jauh, Dudu menegaskan bahwa pembangunan Asrama Haji Indramayu tidak hanya soal fisik, melainkan simbol komitmen dalam menghadirkan pelayanan haji yang bermartabat.
"Asrama Haji Indramayu kita harapkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, bukan hanya dari sisi bangunan, tetapi juga dari segi pelayanan dan kenyamanan jamaah" ungkap Dudu seperti dikuti dari jabar.kemenag.go.id (25/09/2025).
Sumber: https://jdih.dpr.go.id, https://jabar.kemenag.go.id
Penulis: Humas Kesra Jabar
